Di Indonesia atau kebanyakan negara-negara berkembang di Asia, baik karena kelemahan kelas menengah yang produktif, atau karena preferensi ideologis kanan maupun golongan kiri,
Oleh Agung Hendarto (1)
Di Indonesia atau kebanyakan negara-negara berkembang di Asia, baik karena kelemahan kelas menengah yang produktif, atau karena preferensi ideologis kanan maupun golongan kiri, birokrasi pemerintah menjadi alat pembangunan yang utama dan di dalam beberapa negara bahkan menjadi alat yang utama . Sebagai alat utama pembangunan, birokrasi memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Hal ini karena birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, usaha hingga urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari urusan birokrasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.
Birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bangsa, dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanakan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam posisi yang strategis seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat upaya menarik birokrasi pada area permainan politik. Birokrasi dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, atau pun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak pemegang kekuasaan.
Pada prakteknya, upaya menarik gerbong birokrasi ke dalam politik dan kekuasaan sudah terlihat sejak lama, yakni sejak negeri ini berdiri. Sejak awal kemerdekaan, birokrasi telah menjadi objek dan alat politik. Di era Demokrasi Parlementer tahun 1950-an, ketika parpol tampil saat itu sebagai aktor sentral dalam sistem politik Indonesia, birokrasi secara masif telah menjadi objek pertarungan kepentingan dan arena perlombaan pengaruh partai politik, sehingga menimbulkan polarisasi dan fragmentasi birokrasi.
Terjadinya perubahan politik ke era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) tidak menghasilkan perubahan mendasar dalam birokrasi, kecuali perubahan peta kekuatan politik (parpol). Pergeseran politik saat itu menyebabkan peranan parpol mulai termarjinalisasikan sebagai aktor utama dalam sistem politik dan digantikan figur Presiden Soekarno sebagai patron kekuasaan. Saat itu satu-satunya partai yang dapat menarik keuntungan karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, dalam realitasnya justeru yang terjadi adalah pergulatan politik segi tiga (Soekarno, PKI, dan militer), sebagaimana tercermin puncaknya dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S), dengan dampaknya yang juga akhirnya menimbulkan fragmentasi birokrasi.
Terjadinya peralihan dari Orde Lama ke era rezim Orde Baru (1966-1998) hanya merupakan peristiwa perubahan konfigurasi politik juga. Perubahan itu antara lain pada pola kekuatan politik dari polarisasi dan pertarungan antar-parpol dan politisi sipil ke pola dominasi militer dan Golongan Karya (Golkar). Hal ini yang menjadi penyebab militer di masa Orde Baru berhasil mendominasi struktur birokrasi, termasuk memperalatnya sebagai sarana represif. Bedanya dengan masa sebelumnya, birokrasi tidak lagi terfragmentasi oleh pertarungan kepentingan parpol, tetapi terjebak dalam hegemonisasi kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru yang didominasi militer. Selama masa pemerintahan Orde Baru, birokrasi benar-benar sempurna menjadi alat politik rezim patrimonialistik dan militeristik Presiden Soeharto. Tidak heran, setelah keruntuhan Orde Baru tahun 1998, berkembang tuntutan luas dari publik bagi penegakan netralisasi politik birokrasi. Tuntutan reformasi ini sebagian sebenarnya telah direspon oleh rezim pemerintahan pasca-Soeharto. Hubungan antara birokrasi dengan kekuatan politik praktis mulai dipangkas, termasuk keterkaitan birokrasi dengan Golkar bersama kino-kino derivasinya. Sementara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai satu-satunya wadah pegawai negeri, disingkirkan sebagai wadah korporatik yang merantai aparat birokrasi.
Pasca reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan anasir-anasir politik gencar dilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus-menerus. BJ Habibie, yang saat itu menjadi presiden, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 (PP No.5/1999), yang menekankan PNS harus netral. Kalaupun PNS akan menjadi anggota parpol, maka harus tidak boleh aktif dalam jabatannya. Bagian dari aturan yang sama juga mencakup unsur militer (TNI) dan kepolisian (Polri). Setelah itu, gaung reformasi birokrasi selalu bergema di mana-mana. Aturan netralitas PNS itu dikuatkan lagi dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974.
Sebanarnya, kuatnya pengaruh politik dan kekuasaan dalam birokrasi tidak saja bisa dilacak sejak berdirinya bangsa ini. Pengaruh kekuasaan dalam birokrasi dapat dilacak akarnya jauh sebelum negeri ini diproklamasikan, yakni sejak masa kerajaan dan pada masa kolonial.
Pada masa kerajaan, birokrasi hanya sebagai kepanjangan tangan kekuasaan raja untuk menguasai rakyatnya. Dalam kerajaan maritim, birokrasi ditujukan untuk melayani sebuah ekonomi perdagangan, sedangkan dalam kerajaan agraris ditujukan untuk melayani ekonomi pertanian. Sebuah negara agraris (agro-managerial state) menetapkan bahwa pemilikan atas sumber ekonomi seperti tanah dan tenaga kerja berada pada raja. Raja yang memiliki tanah dan tenaga kerja, masyarakat melimpahkan penguasaannya pada anggota keluarga dan orang-orang yang dianggap berjasa pada raja sebagai lungguh. Keluarga raja disebut sebagai sentana, dan mereka yang membantu raja dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut disebut sebagai abdi dalem. Abdi dalem itulah yang duduk dalam lembaga birokrasi kerajaan. Mereka menjadi perantara antara raja dengan para kawulanya.
Para abdi dalem oleh raja diberi hak-hak atas tanah, menarik pajak dari rakyat tanpa ada batasan maupun peraturan yang jelas, yang kemudian diserahkan kepada raja setelah diambil sekedarnya oleh para abdi dalem. Dengan demikian tugas abdi dalem tergantung hubungan personalmya dengan raja. Sistem patrimonial di atas membuat kedudukan birokrasi hanya merupakan kepanjanganb tangan dari kekuasaan raja. Birokrasi tidak melayani masyarakatnya tetapi melayani kepentingan raja.
Pada masa kolonial Belanda, tidak terjadi perubahan-perubahan sistem dan struktur kekuasaan patrimonial. Pemerintah kolonial mengangkat pejabat-pejabat sendiri, sebagian daerah sepenuhnya di tangan pemerintah kolonial dan sebagian lainnya dalam pemerintahan ganda, yang selain pengangkatan pejabat birokrasi kolonial juga ada birokrasi tradisional. Pada umumnya orang-orang peribumi yang diangkat dalam jajaran birokrasi kolonial disebut priyayi. Pemerintah kolonial membentuk birokrasi untuk eksploitasi dan penguasaan politik, sehingga kedudukan birokrasi kolonial tidak lebih dari kepanjangan tangan kekuasaan kolonial. Priyayi sebagai ambtenaar mempunyai kekuasaan dan mempunyai kedudukan kuat dalam masyarakat. Keberlanjutan konsep kenegaraan dan kekuasaan itu juga mempengaruhi kedudukan priyayi sebagai penyelenggara kekuasaan. Mereka seolah tidak menjadi bagian dari masyarakat umum, tetapi merupakan bagian dan sebagai kepanjangan tangan kekusaan kolonial Belanda. Realita ini jika dikaitkan dengan struktur masyarakat Jawa yang dikhotomis, maka birokrasi pada ambtenaar secara sosiologis termasuk dalam golongan para penggedhe yang dalam hubungan sosialnya cenderung di “tuan”kan oleh para kawulo yang terdiri dari rakyat kebanyakan. Dalam hubungan sosial seperti ini, secara tradisional kawulo tersebut cenderung patuh pada bendoro atau tuannya.
Paparan sketsa sejarah tersebut di atas sekedar menggambarkan betapa birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Kondisi semacam itu pada akhirnya melekat dalam perilaku birokrasi kita sekarang ini di mana fungsi dan birokrasi tidak berjalan semestinya, yakni menjadi pelayan masyarakat. Sebaliknya, birokrasi cenderung mengabdi pada penguasa dan untuk kepentingan kekuasaan. Wajar bila kemudian dalam banyak hal, pelayanan publik di negeri ini menjadi terbengkalai dan tidak mendapatkan perhatian serius.
Besarnya pengaruh politik dan kekuasaan mengakibatkan birokrasi di Indonesia tidak pernah tenang dan profesional dalam bekerja. Birokrasi dengan kultur yang dibangunnya, cenderung lebih sibuk melayani penguasa dari pada menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, wajah birokrasi pemerintah di Indonesia dari dulu hingga kini boleh dikatakan belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Birokrasi tetap diliputi berbagai praktik penyimpangan dan ketidakefisienan. Birokrasi kita sekarang ini dalam banyak hal masih menunjukkan ”watak buruknya” seperti enggan terhadap perubahan (status quo), eksklusif, rigit dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi, yang secara umum kemudian dipersepsikan memiliki konsekuensi inefektifitas dan inefisiensi. Indikator lain yang merefleksikan potret buruk birokrasi adalah tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati atau service style yang tidak berperspektif pelanggan. Turut menyempurnakan buruknya kinerja birokrasi adalah rendahnya penguasaan kompetensi birokrat yang disinyalir disebabkan oleh renggangnya kualitas filter rekrutmen dan rendahnya kualitas pembinaan kepegawaian serta dominannya kepentingan politis dalam kinerja birokrasi.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)